Lombok, 7 Mei 2025 — Upaya pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial kembali menunjukkan geliatnya di Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Bertempat di gedung posyandu, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Doyam Tangko Lapan secara resmi membentuk tiga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake, serta para calon anggota kelompok.
Pertemuan yang difasilitasi oleh KPHP Telake dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) ini diawali dengan pemaparan materi singkat oleh Subhan, perwakilan KPHP. Dalam diskusi yang berlangsung setelahnya, masyarakat menyepakati pembentukan tiga KUPS dengan bidang usaha yang beragam dan menyasar potensi lokal.
KUPS pertama, Bawe Lolang Moyoh, dibentuk dari inisiatif kelompok perempuan desa. Dipimpin oleh Ibu Sumiati, kelompok ini mengusung usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman obat, dengan pengalaman awal memproduksi olahan seperti nugget jamur tiram. Keterlibatan aktif perempuan dalam kelompok ini menjadi indikasi pentingnya inklusivitas dalam tata kelola ekonomi desa berbasis hutan.
KUPS kedua, Agrosilvopastura Maso Jaya Utama, diketuai oleh Maskur Fauzi, pemuda desa yang dikenal aktif dalam kegiatan kehutanan. Kelompok ini memadukan praktik pertanian, kehutanan, dan peternakan, dan dijadwalkan akan menerima bantuan 11 ekor sapi dari KPHP Telake. Kehadiran kelompok ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai mengambil peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara produktif.
Sementara itu, KUPS ketiga yang diberi nama Jasa Lingkungan Danum Sumber Jaya, akan bergerak dalam bidang penyediaan air bersih, dengan rencana membangun depo air minum untuk kebutuhan warga. Kelompok ini menandai arah baru dalam pengembangan jasa lingkungan sebagai sektor ekonomi potensial di desa.
Pembentukan tiga KUPS ini menjadi tonggak penting dalam menumbuhkan ekonomi lokal berbasis kelestarian hutan. Namun, keberlanjutan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan pendampingan teknis, akses pasar, serta infrastruktur memadai. Jika dikelola secara konsisten dan partisipatif, skema ini bukan hanya akan menjaga hutan tetap hidup, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa.
