Ketimpangan gender memerlukan intervensi khusus untuk menanganinya. Tak terkecuali di Kabupaten Kutai Barat. Data IDM dan BPS menunjukkan, angka perempuan menganggur di Kutai Barat mencapai 72 persen. Angka ini termasuk perihal pengelolaan Perhutanan Sosial oleh kelompok masyarakat perempuan lokal.
Merespons hal tersebut, Kawal Borneo Community Fundation (KBCF) melakukan riset untuk menggali dan memetakan tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa. Riset ini mengambil studi kasus masyarakat Kampung Lakan Bilem, Kubar. Selain itu, kesimpulan hasil riset juga berdasarkan observasi terhadap aktivitas perempuan pengelola PS di beberapa desa dampingan KBCF. Hal tersebut secara khusus dilaporkan oleh fasilitator lapangan KBCF daerah Kubar.
Tim riset menarik kesimpulan bahwa tingkatan partisipasi perempuan dalam studi ini adalah partisipasi konsultatif. Mengacu pada teori tipologi partisipasi, tingkatan partisipasi konsultatif memiliki ciri yakni apabila dalam suatu pertemuan atau kegiatan tertentu, kelompok perempuan diminta untuk memberikan pendapat terkait hal-hal tertentu. Namun tanpa jaminan pendapat mereka dapat mempengaruhi keputusan.
Untuk mendokumentasikan studi yang diperoleh, KBCF menyusun hasil riset ke dalam bentuk policy brief. Policy brief yang juga memuat rekomendasi tersebut, dipresentasikan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang di gelar KBCF pada 13-14 Desember 2023. Berlokasi di Hotel Sidodadi, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kubar, kegiatan tersebut mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. OPD yang turut hadir antara lain Bappedalitbang, Diskominfo, DPMK, KPHP Telake, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Kampung Lakan Bilem, serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) wisata Lakan Bilem.
Selain menyampaikan hasil penyusunan policy brief, FGD tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama tentang arti penting keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor. Khususnya sektor pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan Hutan Desa Kubar.
“Sejak beberapa tahun KBCF melakukan program pendampingan di Kutai Barat, kami berupaya agar manfaat dapat diakses secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali perempuan,” ujar Hendra Putra selaku manajer program KBCF dalam sambutan yang diberikan.
FGD diawali dengan presentasi oleh koordinator pengelolaan penegetahuan, Ahmad Tsaqib, terkait capaian program pendampingan yang dilakukan KBCF. selain itu, juga dipaparkan proyeksi program kerja yang akan dikerjakan KBCF dalam beberapa kurun waktu kedepan di Kabupaten Kubar. “Salah satu misi KBCF adalah mendorong akses legal kelola sumber daya alam baik oleh laki-laki maupun perempuan. Riset ini mendata kondisi lapangan terkait upaya pemberdayaan perempuan untuk selanjutnya diolah dan menghaslikan produk penelitian yang bermanfaat meningkatkan peran perempuan di tingkat tapak,” terangnya.
Diskusi dilanjutkan dengan penyampaian hasil riset oleh Jamiah, selaku asisten riset KBCF. Ia menyampaikan temuan hasil analisis terhadap studi yang dilakukan. “Bila dilakukan analisis gap, pada awal sebelum program KBCF masuk, partisipasi perempuan sebatas tingkatan partisipasi nominal (keterlibatan dalam SK saja). Setelah intervensi program dilakukan, saat ini diperoleh kesimpulan, partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa naik ke level partisipasi konsultatif,” ungkap Jamiah.
Ia juga mengajak parapihak untuk turut membuat kebijakan berupa program yang relevan dan mampu memperluas akses, kontrol, manfaat, serta partisipasi perempuan khususnya dalam kelola PS. “Kami juga sudah merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi OPD yang telah hadir. Semoga dapat menjadi perhatian sebagai upaya akselerasi partisipasi perempuan sampai ke tahap partisipasi aktif bahkan interaktif” serunya.
Merespons hal tersebut, para peserta diskusi antusias memberikan tanggapan. Seperti yang diungkapkan Alexen, perwakilan Diskominfo Kubar, “Sebetulnya kami sedikit terkendala dalam hal promosi kegiatan masyarakat, karena informasi yang kami terima juga minim. Kedepannya, silakan semua kegiatan jika ingin diliput bisa kirimkan saja dokumentasi dan deskripsi kegiatannya. Kami juga sedang berupaya memperluas jangkauan kelompok informasi masyarakat (KIM). Saat ini baru di beberapa desa, karena terkendala anggaran dan lainnya,” ungkapnya.
Senada dengan Alexen, pihak Dinas Kesehatan Kubar juga terbuka terhadap percepatan penerbitan sertifikat S-PIRT untuk pangan olahan usaha perhutanan sosial. Selain itu, uji nilai gizi juga dapat berkonsultasi dengan analis gizi Dinkes. Pihaknya juga memberi saran kepada KBCF, “harapannya, KBCF juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang masuk dalam kelompok usia lanjut, misalnya dengan pelatihan membuat anyaman rotan,” tandasnya.
Diskusi ditutup dengan komitmen parapihak untuk memberikan dukungannya. OPD yang hadir bersedia untuk dihubungi sesuai nomor kontak yang telah tercatat dalam absensi.
