Pada 16 Oktober 2023, Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) menyelenggarakan kegiatan Workshop Dukungan Perhutanan Sosial bagi Perempuan dan Generasi Muda di Kutai Barat. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Loveta, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan tersebut didukung oleh The Asia Foundation (TAF) Indonesia, Google dan mitra konsorsium program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainability Livelihoods (Eco-Stable).
Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok perempuan dan generasi muda pengelola PS dari enam kampung dampingan KBCF di Kutai Barat. Kampung tersebut antara lain Intu Lingau, Lakan Bilem, Juaq Asa, Juhan Asa, Linggang Tutung, dan Penarung.
Diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG), Apriani, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengapresiasi kegiatan workshop yang menggalang dukungan Perhutanan Sosial (PS) bagi perempuan dan generasi muda di daerah tersebut. “Diperlukan inovasi untuk mengurangi ketimpangan gender dan kemiskinan di Kutai Barat, terutama inovasi dalam program pengelolaan Perhutanan Sosial,” terangnya.
Pemerintah Kutai Barat juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Damai, masyarakat sekitar hutan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta KBCF. Selain itu, penting untuk memberi dorongan bagi perempuan dan generasi muda dengan membedah praktik baik kelompok tersebut dalam pengelolaan PS.
Apriani mengungkapkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat, sebagian besar berasal dari sektor bahan galian berupa tambang. Namun sektor tersebut tidak dapat terus menerus menjadi andalan. “80 persen sumber PAD Kutai Barat bersumber dari tambang. Namun, lokus kemiskinan justru berada di ring wilayah sekitar pertambangan. Hal ini jelas kontradiktif dengan tujuan menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan potensi dari sektor non bahan galian. “Merupakan tugas bersama untuk melakukan inovasi dan pengembangan sektor non bahan galian seperti pariwisata serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama yang merupakan hasil pengelolaan Perhutanan Sosial,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Apriani juga menyinggung angka pengangguran perempuan yang relatif tinggi di Kutai Barat. Menurutnya, perempuan juga memilki peran signifikan dalam berbagai sektor. “Jika kita perhatikan, data dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan Badan Pust Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah perempuan tidak bekerja di Kutai Barat, itu mencapai 72 persen. Perlu sinergi parapihak untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor , termasuk dalam pengelolaan Perhutanan Sosial,” tutupnya.
Terakhir, Apriyani menuturkan, Pemkab Kutai Barat siap untuk turut berkolaborasi dengan KBCF dalam rangka menyukseskan program percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kutai Barat. “kedepan, silakan KBCF mengatur skema berupa MoU atau yang lainnya, kami siap untuk berkolaborasi”, tandasnya.
